Tata Cara Pemungutan

Tata Cara Pemungutan

Tata Cara Pemungutan


  1. Dasar Pemungutan

Dasar pemungutan PPN dan PPn BM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPPN sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Membayar (SPM).

  1. Jumlah atau PPn BM yang Dipungut
  2. Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Tata Cara Pemungutan

Contoh:

Jumlah Pembayaran                                             Rp 11.000.000,00

Jumlah PPN : 10/110 x Rp 11.000.000,00          Rp   1.000.000,00

Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan

( Rp 11.000.000,00 – Rp 1.000.000,00)             Rp 10.000.000,00

  1. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, disamping terutang PPN juga terutang PPn BM, maka jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut adalah sebagai berikut:

Dalam hal terutang  PPn BM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPn BM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh:

PPn BM dengan tarif 20%

Jumlah Pembayaran                                           Rp 13.000.000,00

Jumlah PPN yang dipungut:

(10/130 x Rp 13.000.000,00)                            Rp   1.000.000,00

Jumlah PPn BM yang dipungut:

(20/130) x Rp 13.000.000,00)                           Rp   2.000.000,00

Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan:

Rp 13.000.000,00 – ( Rp 1.000.000,00 + Rp 2.000.000,00) = Rp10.000.000,00

  1. Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak  Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPn BM tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp 1.000.000,00

Contoh 1:

Harga Jual                                                               Rp      900.000,00

PPN: 10% x Rp 900.000,00                                   Rp        90.000,00

PPn BM (Misal terutang dengan tarif 20%)           Rp      180.000,00

Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM                 Rp  1. 170.000,00

Meskipun Harga Jual Rp 900.000,00 tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan PPn BM berjumlah Rp 1.170.000,00 (di atas Rp 1.000.000,00), maka PPN dan PPn BM yang terutang harus dipungut oleh Bendahawaran Pemerintah atau KPPN.

Contoh 2:

Harga Jual                                                               Rp      800.000,00

PPN: 10% x Rp 800.000,00                                   Rp        80.000,00

PPn BM (Misal terutang dengan tarif 10%)           Rp        80.000,00

Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM                 Rp      960.000,00

Karena Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM berjumlah Rp 960.000,00 (kurang dari Rp 1.000.000,00), maka PPN dan PPn BM yang terutang tidak perlu dipungut oleh Bendahawaran Pemerintah dan KPPN, tetapi harus dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan Pemerintah, dan Faktur Pajak tetap harus dibuat.

sumber :

https://multiply.co.id/hopeless-heroes-apk/