Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

  1. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPPN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
  2. SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.
  3. Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPn BM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPn BM yang terutang pada Faktur Pajak.
  4. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga):

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

  • Lembar ke-1 untuk Bendaharawan Pemerintah atau KPPN sebagai Pemungut PPN.
  • Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan Pemerintah.
  • Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Bendaharawan Pemerintah atau KPPN.
  1. Dalam hal pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat rangkap 5 (lima). Setelah PPN dan  atau PPn BM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut:
  • Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
  • Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN.
  • Lembar ke-3 untuk PKP Rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
  • Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
  • Lembar ke-5 untuk pertinggal Bendaharawan Pemerintah.
  1. Dalam hal pemungutan oleh KPPN, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
  • Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
  • Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPPN.
  • Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN.
  • Lembar ke-4 untuk pertinggal KPPN.
  1. Pada lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal ………” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.
  2. Pada setiap lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dan SSP sebagaimana dimaksud pada huruf f oleh KPPN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM.
  3. SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 sebagaimana dimaksud pada huruf f dibubuhi cap “TELAH DIBUKUKAN” oleh KPPN.
  4.   Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan atau PPn BM.

sumber :

https://finbarroreilly.com/permainan-softball/