Sistem Kepartaian Di Indonesia Serta Demokrasi Liberal Dan Otoritarian

Sistem Kepartaian Di Indonesia Serta Demokrasi Liberal Dan Otoritarian

Sistem Kepartaian Di Indonesia Serta Demokrasi Liberal Dan Otoritarian

 

Sistem Kepartaian Di Indonesia Serta Demokrasi Liberal Dan Otoritarian

Sistem kepartaian di Indonesia. Giovani Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi 4 macam, yaitu Sistem 2 Partai, Pluralisme Moderal, Pluralisme Terpolarisasi dan Sistem Partai Berkuasa. Sartori membagi keempat sistem kepartaian tersebut berdasarkan ideologi yang dianut masing-masing partai serta banyaknya partai yang diakui dan ikut dalam setiap pemilihan umum.

Sistem 2 partai ditandai oleh adanya 2 partai yang terus bersaing di dalam setiap pemilu serta paling memiliki pendukung luas. Kedua partai tersebut dapat saja memiliki ideologi yang berbeda ataupun isu-isu politik yang kontras. Contohnya di Amerika Serikat di mana Partai Republik dan Partai Demokrat yang bersaing. Partai Republik membawakan kepentingan pengusaha, kalangan militer, dan golongan konservatif. Partai Demokrat, kerap dicitrakan sebagai lebih dekat ke kalangan pekerja, gerakan sosial bernuansa hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Potret Indonesia

Pluralisme Moderat adalah sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Namun, perbedaan ideologi tersebut tidak begitu tajam sehingga dapat saja para pemilih suatu partai dapat “berpindah” dari partai yang satu ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen, partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi tetap dapat menjalin koalisi jika memang diperlukan guna ”menggolkan” suatu kebijakan.

Pluralisme Terpolarisasi adalah sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Perbedaan ideologi tersebut terkadang cukup fundamental sehingga sulit bagi pemilih partai yang satu untuk berpindah ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen, perbedaan ideologi tersebut membuat sulitnya tercipta koalisi akibat perbedaan ideologi yang cukup tajam tersebut.

Sistem Partai Berkuasa adalah sistem kepartaian di mana di suatu negara terdapat sejumlah partai, tetapi ada sebuah partai yang selalu memenangkan pemilihan umum dari satu periode ke periode lain. Partai yang selalu menang tersebut menjadi dominan di antara partai-partai lainnya, dilihat dari sisi basis massa, dukungan pemerintah, maupun kemenangkan kursi mereka di setiap pemilihan umum. Contoh dari satu Sistem Partai Berkuasa ini adalah Malaysia, Indonesia di era Orde Baru, ataupun India. Di Malaysia, UMNO merupakan partai yang kerap memenangkan pemilu dari periode ke periode. Di Indonesia era Orde Baru, Golkar selalu memimpin suara di tiap pemilu 1971, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Di India, Partai Kongres adalah partai berkuasa yang di setiap pemilu mereka seringkali memenagkan kursi terbanyak untuk parlemen.

Sistem Kepartaian di Indonesia

Di Indonesia, sistem kepartaian mengalami sejumlah perbedaan jika dilihat secara kesejarahan. Perbedaan ini di antaranya diakibatkan oleh perbedaan tipikal sistem politik yang berlaku. Di Indonesia, secara bergantian, sistem politik mengalami sejumlah perubahan dari Demokrasi Liberal tahun 1950 awal hingga 1955, Rezim Politik Otoritarian dari 1959 hingga 1965, Rezim Kediktatoran Militer dari 1966 hingga 1971, Rezim Otoritarian Kontempore dari 1971 hingga 1998 dan kembali menjadi Demokrasi Liberal dari 1998 hingga sekarang.

Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara, secara sederhana dapat diukur melalui fenomena pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut sebagai bersistem satu partai, dua partai, atau multipartai, dilihat saja dari berapa banyak partai yang ikut serta dalam pemilu berikut peroleh suara mereka.

Demokrasi Liberal Pertama

Demokrasi Liberal Pertama di Indonesia ditandai dengan keluarnya Maklumat No.X Oktober 1945. Maklumat yang ditandatangani oleh Drs. Moh. Hatta (wakil presiden RI saat itu) mempersilakan publik Indonesia untuk mendirikan partai-partai politik. Mulai saat itu, berdirilah beragam partai politik yang sebagian besar berbasiskan ideologi dan massa pemilih di Indonesia. Oleh sebab masih banyaknya peperangan (revolusi fisik berupa pemberontakan dan hendak kembalinya kekuasaan asing), pemilu belum kunjung dilaksanakan hingga tahun 1955.

Pemilu 1955 menandai “resminya” era sistem politik demokrasi liberal di Indonesia. Aneka partai politik diberi kebebasan untuk memperkuat organisasi, meluaskan basis massa, dan sejenisnya. Saat itu, sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia adalah Pluralisme Terpolarisasi. Cukup banyak partai politik yang ikut serta di dalam pemilu pertama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini. Namun, partai-partai yang memperoleh suara besar (4 partai) memiliki garis ideologi yang cukup berseberangan antara satu sama lain.

Pemilu 1971 diikuti lebih dari 27 partai politik. Komposisi hasil peroleh suara partai-partai politik pada pemilu tahun 1955 menunjukkan PNI (Partai Nasional Indonesia) meraih 22,32% suara dan mengantungi 57 kursi di parlemen. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) meraih 20,92% suara dan mengantungi 57% suara di parlemen. NU (Nahdlatul Ulama) meraih 18,41% suara dan 45% suara di parlemen. PKI (Partai Komunis Indonesia) meraih 16,36% suara dan meraih 39 kursi di parlemen. PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) mengantungi 2,9% suara dan meraih 8 kursi di parlemen. Parkindo (Partai Kristen Indonesia) mengantungi 2,6% suara dan meraih 8 kursi di parlemen. Partai Katolik mengantungi 2,0% suara dan meraih 6 kursi di parlemen. PSI (Partai Sosialis Indonesia) mengantungi 2,0% suara dan meraih 5 kursi di parlemen. Sementara itu, total partai-partai lainnya yang masing-masing meraih suara <2,0%> 2,9% atau memperoleh >8 kursi parlemen. Partai-partai tersebut adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Keempat partai ini memiliki akar dalam ketiga aliran seperti disebutkan Geertz.

PNI dekat dengan aliran priyayi, suatu aliran yang dekat dengan budaya Jawa aristokratik (kebangsawanan) dan rata-rata pengikutnya mencari nafkah selaku pegawai negeri ataupun pelayan publik. NU dan Masyumi dekat dengan aliran Santri, suatu aliran diidentikan dengan agama Islam yang tumbuh di pesisir Pulau Jawa dan menunjukkan kepercayaan dan tata ibadah Islam yang nyata. Santri ini terbagi menjadi dua belahan besar yaitu tradisionalisme dan modernisme.

Bagian yang mewakili tradionalisme direpresentasikan Nahdlatul Ulama, yang secara kemasyarakatan didirikan tahun1926 guna merespon gelombang reformasi Islam dari Timur Tengah. NU banyak diikuti oleh penduduk Indonesia di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Sementara itu, Masyumi mewakili gerakan modernisme Islam, yang sebagian beranggotakan kaum cendekiawan, pedagang, dan basis dukungan utama dari luar pulau Jawa. NU dan Masyumi meskipun dikategorikan sebagai santri tetapi memiliki implementasi basis sosial kemasyarakatan yang berbeda.

PKI kerap diidentikan oleh kalangan abangan, meskipun PNI juga memiliki banyak pengikut dari kalangan ini. Basis pendukungnya ada di antara kaum pekerja di wilayah perkotaan dan pedesaan (petani, nelayan). PKI menduduki posisi keempat peroleh suara di Pemilu tahun1955.

Telah disebutkan bahwa sistem kepartaian Indonesia di era ini bercorak Pluralisme Terpolarisasi. Masing-masing partai memiliki ideoogi yang satu sama lain punya perbedaan tajam yang tercermin dalam perolehan suara 4 besar pemilu 1955. Kondisi ini memiliki kelemahannya sendiri yaitu sulitnya mencapai konsensus antar partai dalam melakukan kesepakatan di tingkat parlemen. Bukti sulitnya konsensus ini adalah perdebatan yang berlarut-larut di Dewan Konstituante untuk merumuskan UUD baru bagi Indonesia. Selain itu, di tingkat massa kerap terjadi persinggungan antar simpatisan partai. Situasi ini berujung pada lahirnya Demokrasi Terpimpin, suatu era sistem politik Otoritarian Kontemporer yang diawali tahun1959.

Selain Geertz, analisis sistem kepartaian juga bisa dilakukan dengan menggunakan tipologi yang diberikan Herbert. Feith membagi kepartaian yang ada di Indonesia berdasarkan garis ideologi yang hasilnya adalah terdapat 5 aliran ideologi yang berpengaruh di Indonesia pada era 1945 hingga 1965. Ideologi-ideologi tersebut adalah : Komunisme, Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, dan Sosialisme Demokrasi. Masalah kategorisasi ideologi berdasarkan pendapat Herbert Feith ini akan lebih dikembangkan dalam tema Budaya Politik Indonesia.

Rezim Otoritarian Kedua (1971-1998)

Analisis sistem kepartaian kemudian diadakan atas Rezim Otoritarian Kedua (1971-1998). Sistem kepartaian di masa Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno secara sengaja tidak dianalisis oleh sebab masih memiliki kesamaan dengan Demokrasi Liberal Pertama dilihat dari konfigurasi kepartaiannya. Hanya saja, pada masa ini Masyumi (dan PSI) dibubarkan oleh sebab dituduh Sukarno terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatra dan Sulawesi.

Di masa Demokrasi Terpimpin Sukarno, partai-partai besar yang masih legal adalah PNI, NU, dan PKI. Kendati demikian, di masa ini tidak ada Pemilihan Umum. Ketiga partai tersebut tetap bertahan oleh sebab menjadi sokoguru dukungan politik Sukarno bagi kebijakan-kebijakannya. Sukarno, saat itu, membangun sokoguru dukungan politik melalui 3 unsur mayoritas yang ada di Indonesia yaitu aliran Marxisme (PKI), Islam (NU), dan Nasionalis (PNI). Sukarno melihat ketiga aliran ini merupakan loyalis ditinjau dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memiliki basis massa yang besar.

Artikel Populer