Sistem Biologi Indonesia Serta Pengaruh Dan Wilayah Politiknya

Sistem Biologi Indonesia Serta Pengaruh Dan Wilayah Politiknya

Sistem Biologi Indonesia Serta Pengaruh Dan Wilayah Politiknya

 

Sistem Biologi Indonesia Serta Pengaruh Dan Wilayah Politiknya

David Easton menyatakan bahwa sistem biologis memiliki derajat pengaruh yang tidak boleh diabaikan begitu saja dalam proses politik. Ia merujuk pada pendapat psikoanalis Sigmund Freud bahwa di dalam diri manusia terkandung unsur id, suatu unsur yang agresif. Unsur-unsur ini harus diperhatikan di dalam mengkaji pengaruh sistem biologi terhadap sistem politik.

Dalam perkembangannya, bidang yang mempelajari pengaruh biologi atas politik ini diakui secara resmi oleh International Political Science Association yang membentuk suatu komite bernama Research Committee #12 yang tugasnya memberi nama bidang ini pada tahun 1973. Ditemukanlah nama disiplin ilmu politik baru: Biopolitik, dan setelah melalui perdebatan panjang, tahun 1980 didirikan Association for Politics and the Life Sciences dan jurnal pertama mereka – Politics and Life Sciences – terbit tahun 1982.

Biopolitik

Biopolitik menentang tiga asumsi yang menjadi standar dalam ilmu sosial (termasuk politik) yaitu: (1) Bahwa manusia tidak punya kecenderungan perilaku bawaan; (2) Bahwa sifat manusia murni dihasilkan oleh proses sosialisasi dan pembelajaran atau nurture; dan (3) Bahwa sifat manusia pada dasarnya dapat dibentuk. Guna menentang ketiga asumsi ini, biopolitik menyatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan primata sebagai konsekuensi logis proses evolusi mereka menjadi homo sapiens. Sifat manusia adalah given dan serupa dengan sifat-sifat primata kelas tinggi lainnya. Oleh sebab itu aturan-aturan sosial justru dibuat untuk membatasi atau bahkan menghilangkan sifat-sifat bawaan ini. Biopolitik juga menyatakan sifat dasar manusia adalah sulit – kalau bukan tidak mungkin – dibentuk, serupa dengan upaya mengubah tutul di kulit seekor macan tutul tutur Albert Somit.

Somit menulis bahwa terdapat kecenderungan serupa antara perilaku politik manusia dengan kelompok primata terdekat manusia (simpanse, gorilla, orang utan), yaitu pola-pola adanya struktur sosial hirarkis yang ditandai adanya dominasi atas dan penyerahan oleh bawah (submission), pencarian status, agresi, egoisme, penolakan selibat, komitmen monogami yang tidak tegas, xenophobia, etnosentrisme, dan favoritisme-nepotistik. Salah satu studi ringkas tetapi kaya akan fakta yang mengkorelasikan pola hidup primata dengan perilaku politik manusia dilakukan Johan M.G. van der Dennen di dalam tulisannya The Biopolitics of Primates.

Dennen melihat pola-pola kehidupan kelompok kera besar tidak jauh berbeda dengan perilaku politik real di mana terjadi stratifikasi sosial, mekanisme dominasi-submisi, perjuangan abadi merebut kekuasaan, upaya pemeliharaan status quo, upaya penghancuran status quo, inherennya konflik kepentingan antarindividu bahkan di dalam unit-unit organis yang sepatutnya bekerja sama. Kajian khusus Dennen di tulisan tersebut dilakukan dalam mengamati hubungan antar kelompok-kelompok kera besar yang sifatnya kompetitif.

Biopolitik mengasumsikan bahwa perilaku-perilaku primata ini pun terdapat dalam pola perilaku politik manusia sehingga perilaku politik manusia – dari sisi evolutif – serupa dengan kelompok-kelompok primata kelas tinggi harus dianggap warisan genetik yang berasal dari tahap evolusi pra homo sapiens dan ternyata masih berlaku di tahap homo sapies. Konsekuensi logis dari adanya warisan genetis ini mendorong para pendukung biopolitik menyatakan nature lebih menentukan perilaku politik ketimbang nurture. Kendati demikian, kalangan biopolitik tetap positif memandang nurture sebagai upaya pembatasan atas unsur-unsur nature kelompok manusia sebagai beban yang tidak bisa ditanggalkan selama proses evolusi.

Pengaruh biologi atas perilaku politik

Pengaruh biologi atas perilaku politik ini juga terlihat dalam kajian yang dilakukan John R. Alford dari Rice University, Carolyn L. Funk dari Virginia Commonwealth University dan John R. Hibbing dari University of Nebraska-Lincoln. Dalam tulisan mereka di jurnal Perspectives in Politics berjudul Beyond Liberals and Conservatives to Political Genotypes and Phenotypes mereka menyimpulkan bahwa ” … what we claim is that genes are important to political thought and behavior.” Hasil studi mereka memperlihatkan pandangan politik individu (liberal ataupun konservatif) ternyata merupakan warisan genetik dari orang tua mereka: Individu liberal berasal dari orang tua yang berkecederungan liberal, individu konservatif berasal dari orang tua yang cenderung konservatif.

Salah satu bukti kuatnya human nature dalam perilaku politik adalah gagalnya undang-undang pelarangan minuman keras di Amerika Serikat, gagalnya undang-undang yang coba menghilangkan prostitusi, serta gagalnya lembaga-lembaga yang coba menjamin perilaku politik yang bermartabat. Di Amerika Serikat terjadi segregasi kulit putih dengan kulit hitam sejak negara tersebut berdiri hingga 1964. Segregasi tersebut bahkan dipayungi oleh undang-undang mereka.

Biopolitik juga memandang proses politik lebih sebagai mekanisme tradeoff bukan solutif. Artinya, dalam setiap proses politik, aktor politik membuat kesepakatan-kesepakatan ataupun melaksanakan undang-undang lebih didorong oleh motif apa yang akan kami peroleh dan apa yang akan hilang dari kekuasaan kami ketimbang benar-benar jujur mencari solusi atas masalah. Egoisme, naluri untuk berkuasa, naluri mendominasi, pengambilan keuntungan di saat-saat sulit, mekanisme koalisi-aliansi, merupakan pola-pola yang juga ditemukan dalam kehidupan kelompok primata yang ditemui persis pada kelompok-kelompok manusia. Stabilitas, menurut kalangan biopolitik, hanya akan terjadi jika sebagian kelompok bersedia menjalani submission atau penyerahan kepada dominasi pihak lain. Selama submission tidak ada, maka tidak akan ada pula stabilitas politik karena naluri dasar manusia dan kelompok manusia adalah agresif, bersaing, dan selalu ingin mendominasi.

Di Indonesia, contoh yang paling sederhana adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perspektif biopolitik, KPK adalah representasi dari kehidupan sosial yang mencoba membentuk perilaku manusia. Tentu saja, raison d’etre KPK adalah mulia dan eksistensinya sangat ideal di republik yang sudah cenderung kleptokrasi ini. Namun, KPK sebagai wakil nurture berhadapan dengan lawan berat yaitu nature. Mirip dengan komisi pemberantas korupsi yang pernah dibentuk tahun 1971 dengan Moh. Hatta (proklamator) sebagai ketuanya, KPK mengalami serangan-serangan agresif yang secara umum populer disebut skenario pelemahan KPK. Bibit S. Rianto dan Nurlis E. Meuko menulis:

Dijadikannya tersangka kedua pemimpin KPK (Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah) merupakan titik kulminasi pelemahan KPK, di mana komunitas politik, komunitas ekonomi, dan komunitas hukum (yang hitam) sudah gerah menghadapi gerakan KPK pasca penonaktifan Antasari Azhar. Dengan berbagai dalih, mulai dari penyadapan, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, pemerasan, Polri dan Kejaksaan secara terang-terangan mencoba menjerat pemimpin KPK untuk dijadikan tersangka dan terdakwa.

Biopolitik tentu saja memandang wajar – tapi bukan berarti mereka setuju – adanya upaya pelemahan atas KPK. Organisasi ini membuat mekanisme pembuatan kekuasaan lumrah yang tradeoff menjadi terganggu. Pengambilan keuntungan-keuntungan berdasarkan wilayah kekuasaan menjadi tidak otonom, dan hasilnya KPK harus dijinakkan. Penjinakkan merupakan upaya kalangan politisi, birokrasi, bahkan yudikasi untuk mengamankan wilayah eksistensialnya mirip dengan gorila-gorila jantan berpunggung perak menyerang gorila-gorila jantan dewasa-muda yang coba memasuki wilayah kelompoknya. Dalam perspektif biopolitik, serangan atas KPK adalah wajar dan merupakan nature perilaku sosial hasil warisan proses evolusi.

Kasus yang secara jelas memperlihatkan dimensi biopolitik adalah lolosnya peraturan Electoral Threshold (ET) 2,5% pada pemilu 2009. Partai-partai besar begitu saja meloloskan nominal ET ini karena mereka memastikan apa yang diperoleh dari peraturan tersebut, dan tidak ada kehilangan apapun sebagai akibatnya. Perjuangan anti ET tentu akan dilakukan partai-partai yang berpotensi kecil jumlah suaranya. Di sisi lain, ET juga dimaksudkan sebagai human nurture yaitu mengurangi chaos konsensus di tingkatan parlemen. Pemberlakuan ET yang sifatnya formal tidak lantas menjamin partai-partai politik gurem melakukan aktivitas anti status quo melalui gerakan-gerakan sosial: Pengancuran status quo adalah inheren dalam komunitas-komunitas politik manusia layaknya dalam komunitas-komunitas primata kelas tinggi yang diamati dan dianalogikan para penganut pendekatan biopolitik.

Perilaku yang juga khas dimensi biopolitiknya adalah pemekaran wilayah. Tuntutan pemekaran wilayah adalah reaksi atas agresi otoritas politik asing atas suatu wilayah. Keputusan pemerintah memindahkan etnis Makian dari pulau Makian akibat aktivitas gunung berapi ke wilayah suku Obi dipandang suku terakhir sebagai bentuk agresi. Terlebih, keputusan pemerintah membentuk kecamatan Malifut adalah legalisasi agresi atas mereka yang dilakukan oleh dua kekuatan yaitu pemerintah pusat dan sisa-sisa kesultanan Tidore yang beraliansi dengan kaum pendatang. Terdapatnya tambang emas dan nuansa agama dalam konflik adalah faktor yang mempercepat eskalasi konflik ketimbang penyebab utamanya: Agresi atas wilayah serta indikasi munculnya xenophobia.

Sebagai penguasa wilayah politik Indonesia

pucuk pimpinan Orde Baru merasa ditantang oleh sejumlah Jenderal Angkatan Darat dari kelompok merah putih di masa senja kekuasaan Soeharto akhir 1980 dan 1990-an. Tantangan dari sejumlah jenderal salah satunya akibat keserakahan unsur nepotis dari Soeharto yang secara sengaja menguasai perusahaan dan lahan bisnis yang merupakan jalur kekaryaan para jenderal pasca pensiun. Atas agresi tersebut, para jenderal merah putih menyerang dengan menarik dukungan secara perlahan dan pasti atas Soeharto. Soeharto lalu balik menyerang dengan membersihkan posisi klasik yang biasanya ditempati para kelompok merah putih dan menggantinya dengan aliansi barunya: Islam modernis dan para jenderal hijau. Perilaku kompetisi kekuasaan antarkelompok ini mempengaruhi pola rekrutmen pejabat daerah di Poso dan Ambon di mana kekuasaan konservatif dipaksa hengkang dari kekuasaan dan digantikan dengan aliansi-aliansi baru Soeharto. Konflik di Maluku dan Poso tidak akan lengkap tanpa analisis koalisi-aliansi politik tingkat pusat a la perspektif biopolitik ini.

Singkatnya, dimensi biologis dan pengaruhnya atas sistem politik signifikan untuk ditelusuri pengaruhnya atas kinerja sistem politik Indonesia. Somit and Peterson juga menyatakan, … for much of humankind, there is often a regretable gap between the morality their culture preaches and what individuals actually practice … whether culturally ignored, encouraged, deplored, or even banned, theses biologically based proclivity play a significant role in shaping how we behave, individually and collectively.

 

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/