Sifat dan Dasar Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Sifat dan Dasar Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Sifat dan Dasar Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Hukum yang mengatur HaKI bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan HaKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HaKI yang dilindungi di Indonesia adalah HaKI yang sudah didaftarkan di Indonesia.

Sifat dan Dasar Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Dasar Hukum HaKI antara lain:

1)   Perjanjian Internasional

  • Berne Convention 1883 – Hak Cipta
  • Paris Convention 1886 – Paten, Merek, Desain Industri
  • Perjanjian TRIPs (agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) – WTO 1994
  • Dan Konvensi lainnya yang berkaitan dengan Teknis antara lain: WCT, WPPT,  Madrid Protokol, PCT.

2)   Undang-Undang Nasional

  • UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
  • UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
  • UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  • UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten
  • UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek
  • UU no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

2.4 Pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Memperbincangkan masalah HaKI bukanlah masalah perlindungan hukum semata. HaKI juga erat dengan alih teknologi, pembangunan ekonomi, dan martabat bangsa. Secara umum disepakati bahwa Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HaKI) memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Dalam hasil kajian World Intellectual Property Organization (WIPO) dinyatakan pula  bahwa HaKI memperkaya kehidupan seseorang, masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial.

Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem HaKI yang baik, yaitu meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi,  mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional,  dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi (temuan),  dapat mengembangkan sosial budaya, dan  dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Oleh karena itu, pengembangan sistem HaKI nasional sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan hukum (legal approach) tetapi juga teknologi dan bisnis (business and technological approach) dan  sistem perlindungan yang baik terhadap HaKI dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem tersebut.

sumber :

https://multiply.co.id/pemanasan-global/