Sejarah Singkat Demokrasi Terpimpin

Sejarah Singkat Demokrasi Terpimpin

Sejarah Singkat Demokrasi Terpimpin

Sejarah Singkat Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin dimulai

ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Tetapi sebelum keputusan presiden diumumkan, demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional masih bertahan dengan pembentukan kabinet transisi yang dipimpin oleh Ir. Djuanda atau yang disebut Kabinet Djuanda.
Kabinet Djuanda ini berisi orang-orang yang bukan dari koalisi partai yang dominan di palemenen, sehingga seringkali Kabinet Djuanda juga disebut Kabinet Parlementer Ekstra yang mulai bekerja dari 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959.
Jauh sebelum demokrasi terpimpin terbentuk, Sukarno sebenarnya telah menyatakan keinginannya untuk mengubah sistem demokrasi di Indonesia pada 27 Januari 1957 di Bandung.
Ide Sukarno dimulai dengan mengungkapkan keinginannya untuk kembali mencampuri urusan pemerintahan meskipun Majelis Konstituante belum selesai membentuk konstitusi baru. Kelanjutan pendapatnya, kemudian Soekarno mengumpulkan para pemimpin parpol untuk membentuk lembaga yang disebut Dewan Nasional.
Puncak cita-cita Soekarno dan konsepsi demokrasi adalah pada 21 Februari 1957 yang dikenal sebagai Konsepsi Presiden. Konsepsi Soekarno diungkapkan di hadapan menteri kabinet pemerintah, pemimpin partai politik, dan perwira angkatan bersenjata.
Isi Konsepsi Presiden yang diajukan Soekarno pada dasarnya; 1) untuk mengubah parlemen menjadi sistem pemerintahan presidensial, 2) untuk mencoba merangkul semua kekuatan politik yang ada, terutama keempat partai memenangkan pemilu 1955, PNI, Masyumi, NU, dan PKI, serta merangkul militer dalam formasi dari Dewan Nasional.
Konsepsi itu sebenarnya dikritik oleh para pemimpin partai, seperti Muhammad Natsir dari Masyumi dan Imron Rosjadi dari NU, dan juga sebagian kecil dari PNI (yang kemudian menjadi PNI Osa-Usep). Puncaknya pada tanggal 2 Maret 1957, lima partai yang terdiri dari Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, dan PRI mengeluarkan pernyataan yang menolak konsepsi Soekarno.
Sementara PKI adalah satu-satunya yang sepenuhnya mendukung konsepsi Soekarno dan sebagian besar anggota PNI (yang kemudian menjadi PNI Ali-Soerachman).
Meskipun ada tekanan dari partai-partai sayap kanan, Sukarno terus menjalankan konsepsinya dengan mengandalkan kekuatan partai-partai sayap kiri, PKI dan PNI. Pada tanggal 14 Maret 1957, undang-undang darurat disahkan dan kabinet transisional di bawah kepemimpinan Ir. Juanda.

Puncaknya adalah ketika Soekarno kemudian mencetuskan konsepsi dalam bentuk Keputusan Presiden pada 5 Juli 1959 yang mengawali era demokrasi terpimpin di Indonesia. Isi Keputusan Presiden meliputi:


Sumber: https://blog.fe-saburai.ac.id/seva-mobil-bekas/