POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA 1816 – 1830

POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA 1816 – 1830

POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA 1816 – 1830

POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA 1816 – 1830
POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA 1816 – 1830

 

Jawa Tengah

            Ketika pulau Jawa dikembalikan kepada Belanda, raja – raja Jawa berharab dapat memulihkan kekuasaan namun gagal hal ini disebabkan pemerintahan Belanda merombak  semua keputusan pemerintahan Inggris. Hal ini yang menyebabkan kekekecewaan  Istanan Yokyakarta dan Surakarta timbul permusushan dikalangan dua istana terhadap pemerintah Belanda. Di Yokyakarta benih permusuhan ini sangat jelas karena Belanda berupaya mengurangi wilayah kekuasaan Yokyakarta sehingga meletus perang Di Penegoro tahun 1825 selesai tahun 1830 yang berakibat wilayah kekuasaan Yokyakrta dan Surakarta semakin kecil dan menjadi tergantung kepada Hindia Belanda. Pada tanggal 27 September 1830   kerajaan ini kehilangan kekuasaan sehingga wilayah kekuasaan Surakarta Hanya  Pajang, Sukowati dan Yokyakarta mendapat wilayah Mataram, Gunung Kidul. Baik Sutan maupun Sunan tidak boleh bertidak sendiri harus kesepakatan dari Pemerintah Hindia Belanda. Penghasilan mereka tidak boleh dipunggut dari pajak melainkan di gaji oleh Pemerintah Hindia Belanda yang jumlahnya ditentukan dengan perjanjian.

            Keadaan Yokyakarta mulai tenang setelah pengeran Mangkudiningrat dan Pangeran Prabuningrat ditangkap tahun 1831 karena mereka dicurigai akan mengadakan perlawanan kepada pemerintah Hindia Belanda. Di Surakarta sunan Mangkubuwono IV meniggalkan istana secara diam – diam namun berhasil ditangkap dan dibuang ke Ambon sebagai gantinya pemerintah Hindia Belanda menganggkat  Pangeran Pruboyo dengan gelar Sunan Paku Bowono VII.

            Setelah Nusantara dikembalikan ke Belanda, Belanda masih meneruskan kebijakan rafles, dan masih Jendral Van der capellen ( 1816-1819) diteruskan oleh Jendral De bus de Gisignis ( 1826 – 1830)  sewa tanah baru dihapuskan tahun 1830 setelah kedatangan Van den Bosch yang kembali menghidupkan unsur – unsur paksaan dalam penanaman tanaman dagang dalam bentuk  yang lebih keras dan efisien  dari pada VOC.

            Pada masa pemerintahan Rafles bangsa eropa bertmbah banyak timbullah residen – residen. Dalam tahun 1818  timbul juga “ penilik pendapat tanah”  yang kemundian menjadi kontrolir pada pamong praja. Pegawai eropa berpadangan bahwa bupati dapat disungkirkan  sesungguhya dari pemerintahan. Untuk menghilang kehormatan bupati maka tahun 1820  dibuat praturan kwajiban gelar bupati hanya boleh di iringin 65 orang.

Kalimantan

            Kerajaan yang terpenting di Kalimantan adalah Sambas, Pontianak, Banjar, diantara ketiga kerajaan ini Banjarlah yang masih mempunyai kekuasaan sedangkan Sambas dan Pontianak tahun 1819  telah menyerahkan wilayahnya kepada Hindia Belanda dan Sultah hanya memeritah sebagian vasal dari Hindia Belanda.

            kerajaan Banjar mempuyai wilayah kekuasaan yang luas yakni Kalimantan Selatan dan kotawiringin sampai Pulau Laut. Daerah kekuasaan yang terasah di Pasir, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Bekumpai dan Dusun. Namun sejak yahun 1826 kekuasaan sultan dibatasi oleh Hindia Belanda. Menerut ketetapan yang dibuat oleh pihak Hindia Belanda pengangkatan sultan dan mangkubumi dan perkara – perkara yustisi harus melalui pihak Belanda. Tidak hanya itu Pemerintah Hindia Belanda juga mempunyai Hak untuk memecat pejabat – pejabat borokrasi dan Sultan, hal ini menandakan bahwa Hindia Belanda sangat kuat terhadap Banjar.

Sumatera

            Pada  abad ke-19 Sumatera telah memiliki kerajaan seperti Aceh, Kampar, Palembang dan Jambi tetapi ada wilayah yang tidak memiliki pemerintah pusat seperti Lampung hanya diperintah oleh kepala suku. Sehingga Belanda masuk memperluas wilayahnya abad ke-19 dan melakukan tindakan yang berbeda – beda  di sumatera. Pemerintahan Hindia Belanda hanya menempatkan pos – posnya pada wiayah yang dianggapnya penting. Di wilyah ini kekuasaan raja masih penuh  seperti Siak, Kampar, Indragiri dan Jambi sedangkan di Palembang dan Lampung langsung diperintah oleh residen Hindia Belanda, kemudia pejabat tersebut bertanggung jawab langsung ke pemrintahan pusat di Batavia.

            Hindia Belanda tidak mau mencapuri urusan penduduk, seperti pajak, Pemerintah Hindia Belanda membayar gaji  pegawai dengan monopoli Candu, garam dll. Negara yang paling penting abad ke-19 di Sumatera adalah Aceh. Aceh mempunyai peranan yang cukup penting karena terletak dijalur lalu lintas perdangan laut dan juga aceh adalah kerajaan yang masih berdaulat penuh. Sulatan Muhamad Daund memandatangani traktat London tanggal 17 maret 1824  kedaulatan aceh dijamin baik oleh Belanda maupun Inggris, sebagai penandatangan persetujuan ini.

Sumber : https://www.givology.org/~danuaji/blog/696982/