Penangulangan Pelangaran Hak Cipta Dalam Level Penegakan Hukum

Penangulangan Pelangaran Hak Cipta Dalam Level Penegakan Hukum

Penangulangan Pelangaran Hak Cipta Dalam Level Penegakan Hukum

Penangulangan Pelangaran Hak Cipta Dalam Level Penegakan Hukum
Penangulangan Pelangaran Hak Cipta Dalam Level Penegakan Hukum

Penangulangan Pelangaran Hak Cipta Dalam Level Penegakan Hukum Di Indonesia
Berdasarkan pengamatan dari USTR, selama tahun 2005 indonesia telah mengalami banyak kemajuan yang berarti dalam menaggulangi pelanggaran hak cipta dibidang produk-produk optik. Kemajuan tersebut diukur dari keberhasilan dalam menertibkan penyewaan cakram optik bajakan di tempat-tempat penyewaan VCD dan DVD serta meningkatnya jumlah penggrebegan di beberapa perusahaan penghasil produkoptik bajakan, menyita bamng bajakan dan peralatan yang digunakan untuk membajak serta menahan para pelakunya. Kemajuan ini tampaknya menjadi semakin lengkap dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2004 tentang Sarana produksi Berteknologi tinggi untuk Cakram Optik.
Terlepas dari kemajuan positif ini, pemerintah Indonesia tetap perlu mencanangkan strategi untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia berdasarkan 2 alasan:
1. penegakan hukum di bidang hak cipta di Indonesia yang berkaitan dengan media optik dan piranti lunak komputer menurut USlR perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena pembajakan masih terus berlangsung di Indonesia. Bahkan di dalam laporannya, USlR berhamp bahwa pemerintah Indonesia perlu membentuk kembali tim khusus setingkat menteri untuk menindaklanjuti penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini.
2. survey yang dilakukan oleh Znternational Zntellectual Property Alliance, telah menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang berkaitan dengan pasal 41 (ketentuan umum tentang prosedur yang berisi tindakan efektif untuk mencegah pelanggaran), pasal 45 (ganti rugi), pasal 50 (tindakan-tindakan tambahan yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan untukmelakukan pencegahan te jadinya pelanggaran secara segera dan efektif) dan pasal 61(ketentuan pidana), masih perlu dibenahi di berbagal negaral: termasuk Indonesia.

Sumber : https://41914110003.blog.mercubuana.ac.id/seva-mobil-bekas/