Mengenal Sistem Peradilan Indonesia

Mengenal Sistem Peradilan Indonesia

Mengenal Sistem Peradilan Indonesia

Mengenal Sistem Peradilan Indonesia
Mengenal Sistem Peradilan Indonesia
  1. Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan (Era Penjajahan)

  2. a)Sistem ketatanegaraan yang dianut berpedoman kepada teori klasik montesquieu, yaitu kekuasaan negara di tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif
  3. b)Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (namun dalam hal ini wewenangnya hanya terbatas teknis yuridis)
  4. c)Dalam setiap pengadilan negeri, diatur juga suatu lembaga yang disebut kejaksaan pada pengadilan negeri tersebut
  5. d)Badan peradilan yang ada saat itu baru pengadilan umum dan pengadilan agama
  6. Kekuasaan Kehakiman (Sebelum Amandemen UUD)

  7. a)Berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundangundangan lain yang masih mengatur tentang hierarki lembaga negara (tertinggi, tinggi dan lembaga Negara saja).
  8. b)Menganut teori ketatanegaraan klasik (Montesquieu), dimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan lembaga legislatif
  9. c)Format lembaga kekuasaan kehakiman masih setengah independen, yaitu hanya dalam hal pemikiran, sedangkan dalam hal kedudukan dan sarana prasarana operasional lainnya masih berada di bawah kekuasaan lembaga negara lainnya
  10. Sistem Peradilan (Sebelum Satu Atap)

  11. a)Pembinaan organisasi dan sumber daya manusia dibawah dephukham (kekuasaan eksekutif) dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis yuridis (manajemen pekara) dibawah wewenang MA
  12. b)Badan peradilan hanya terdiri dari badan peradilan umum, TUN, agama dan militer yang masing-masing mempunyai jejang pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi
  13. c)Struktur MA sebagai badan peradilan tertinggi terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, beberapa ketua muda, Beberapa dir, satu orang pansekjen, beberapa orang kepala pusat, beberapa orang kepala bagian dan struktur2 lain di bawahnya
  14. Kekuasaan Kehakiman (Setelah Amandemen UUD)

  15. a)Didasarkan pada konstitusi baru hasil amandemen yang memuat prinsip checks and balances (tidak ada lagi definisi lembaga tertinggi dan tinggi, tapi semuanya disebut lembaga negara)
  16. b)Disesuaikan juga dengan perkembangan teori ketatanegaraan modern dimana kekuasaan di suatu negara dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga independen dengan fungsi khusus
  17. c)Dibentuk suatu lembaga kekuasan kehakiman yang lebih independen (terutama dari pengaruh kekuasaan negara lainnya) dengan apa yang disebut konsep satu atap dan dibuatnya lembaga kekuasaan baru yaitu MK
  18. Sistem Peradilan (Setelah Satu Atap)

  19. a)Pembinaan Organisasi dan Sumber daya manusia serta hal-hal yang berkaitan dengan teknis yuridis diatur MA
  20. b)Dibentuknya badan-badan peradilan baru (terutama di bawah peradilan umum dan tun) yang berstatus ad-hoc (mis: HAM, Tipikor, Niaga, Perindustrian, Perikanan, Kedokteran, Pajak)
  21. c)Dilakukannya restrukturisasi di MA (akibat adanya 1 atap ini), terutama dilevel pimpinan dan eselon 1 (mis: wakil ketua MA dibagi atas yudisial dan non yudisial, panitera dan sekretaris jenderal di pegang oleh 2 orang yang berbeda, adanya direktorat badilumtun yang sebelumnya di dephukham sebagai eselon 1, diubahnya status beberapa pusat menjadi badan –seperti pusdiklat- dan adanya badan-badan baru –seperti badan pengawasan-)
  22. Lembaga Negara Independen Menurut Dasar Hukumnya
  23. a)Dengan Dasar Hukum UUD : BI, MK, KY, KPU
  24. b)Dengan Dasar Hukum UU : KPK, KPI, Komnas HAM, KKR, KPPU
  25. c)Dengan Dasar Hukum Perpres : KON, Komisi Kejaksaan, KomisiKepolisian
  26. Lembaga Negara Independen Menurut Areanya
  • BI : Kebijakan Perbankan dan keuangan negara
  • MK : Uji UU, Sengketa Lembaga Negara, pembubaran Parpol dan Sengketa Pemilu
  • KY : Perilaku hakim dan pencalonan hakim agung
  • KPU : Penyelenggaraan Pemilu
  • KPK : Pemberantasan Korupsi
  • KPI : Pelaku media dan informasi
  • KPPU : Pelaku bisnis dan usaha
  • Komnas HAM : Pelanggar HAM (Penyelidikan)
  • KKR : Pelanggar HAM (Penyelesaian)
  • KON : Pejabat publik dalam pelayanan publik
  • Komisi Kepolisian : Perilaku polisi
  • Komisi Kejaksaan : Perilaku Kejaksaan
  1. Maksud Dan Tujuan Adanya Lembaga Negara Independen

1)      Mengoptimalkan kinerja lembaga Negara yang ada saat ini dengan mengaplikasikan prinsip check n balances.

2)      Mempercepat proses reformasi di lembaga-lembaga negara.

3)      Meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

  1. Masalah dan Hambatan

Walaupun tidak bisa digeneralisir, secara garis besar adalah:

  1. a)Dasar hukum yang mengaturnya terkesan setengah-setengah dalam memberi wewenang
  2. b)Alokasi angggaran masih jauh dari mencukupi
  3. c)Kualitas sumber daya manusia masih belum optimal karena pengaturannya masih banyak yang mengacu pada pengaturan PNS, padahal yang diharapkan adalah SDM yang profesional
  4. Solusi dan Rekomendasi
  5. a)Melakukan amandemen dan atau penyempurnaan atas dasar hukum yang mengatur masing-masing Komisi
  6. b)Melibatkan publik secara maksimal, sehingga diharapkan dapat menyerap aspirasi secara optimal dan meminimalisir akibat kekurangan anggaran
  7. c)Membuat aturan-aturan SDM internal yang khusus dan disesuaikan dengan karakter Komisi


Baca Artikel Lainnya: