Kominfo: PP PSTE 71 soal kedaulatan data

Kominfo: PP PSTE 71 soal kedaulatan data

Kominfo PP PSTE 71 soal kedaulatan data

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) merupakan bentuk kedaulatan data.

“Kedaulatan data saat era analog dan era digital berbeda,”

kata kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Pangerapan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin.

Era analog, dijelaskan Semuel, mementingkan letak fisik data, data akan mendekat kepada lokasi di mana data tersebut diperlukan.

Baca juga: Sebarkan pornografi, Kominfo denda Rp100 juta per konten

Baca juga: Kominfo harap ekosistem siap sebelum 5G datang

Analogi letak fisik data dapat dilihat ketika menyimpan berkas berupa kertas di lemari. Semakin sering berkas digunakan, berkas tersebut akan disimpan di tempat yang mudah dijangkau.

Zaman digital masih memakai prinsip kedekat

an data seperti itu, hanya saja, berkat teknologi, data dapat disimpan di mana saja, namun, kepentingan data dilihat dari urgensi data tersebut.

Pemerintah melalui PP 71 memberikan klasifikasi data berupa data strategis, data tinggi dan data rendah. Data strategis wajib berada di dalam negeri, sementara data tinggi dan rendah bisa saja berada di luar negeri.

PP 71, dikatakan Semuel, bersifat ekstraterestrial

, berlaku pada penyelenggara sistem elektronik yang berada di mana pun yang layanannya dapat dinikmati di Indonesia.

 

sumber :

https://pengajar.co.id/seva-mobil-bekas/