kerajaan medang kamulan kahuripan

kerajaan medang kamulan kahuripan

Setelah berhasil lolos dan melarikan diri ke hutan dari serangan Haji Wurawari. Airlangga yang saat itu masih berumur 16 tahun (menurut yang disebutkan dalam prasasti pucangan) belum banyak pengalaman dalam peperangan dan menggunakan alat-alat senjata. Selama hidup di dalam hutan, ia tidak pernah lupa melakukan pemujaan terhadap dewa-dewa.. .
Tahun 941 Saka (101 M) Airlangga direstui oleh pendeta Siwa, Buddha, dan Mahabrahmana sebagai raja dengan gelar Rake Halu Sri lokeswara Dharmmawangsa Airlannga Anantawikramottunggadewa di Halu. Dalam prasasti pucangan memberi keterangan bahwa raja Airlangga telah banyak melakukan penyerangan mulai tahun 951 tahun Saka /1029 M – 959 tahun Saka /1037 M. Maka, dapat disumpilkan bahwa ciri dari pemerintahan Airlangga adalah melakukan serangan kembali kepada semua bawahan raja bahwahan yang menghancurkan Mataram masa Dharmmawangsa Teguh
Dimulai pada tahun 951 Saka(1030 M), Raja Airlangga melakukan penyerangan di Wuratan dan mengalahkan raja Wisnuprabhawa, yang dahulu ikut berperan dalam peristiwa parlaya. Dan penyerangan yang paling penting adalah kemenangan atas penyerangan kepada Haji Wurawiri, yaitu terjadi pada 954 tahun Saka (1032 M).

B. Struktur Kerajaan Mataram periode Jawa Timur

Menurut pendapat R. von Heine Geldern, bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara mempunyai suatu landasan kosmologis, yaitu kepercayaan akan harus adanya suatu keserasian antara dunia manusia (mikrokosmos) dengan alam semesta (makrokosmos).[4] Adanya kepercayaan ini mengatakan bahwa manusia selalu ada di bawah pengaruh kekuatan yang terpancar dari bintang dan planit. Bahwa kekuatan itu dapat membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan perdamaian atau bahkan bencana kepada manusia. Semua itu tergantung dapat atau tidaknya individu, kelompok social, terutama kerajaan utuk menyerasikan hidup dan semua kegiatannya degan gerak alam semesta. Dari segi orang, untuk memperoleh keserasian tersebut yaitu dengan mengikuti petunjuk-petunjuk astrlogi (ilmu perbintangan) alamat yang menunjukkan keberuntungan atau bencana dan perlambangan lainnya. Sedangkan dari segi kerajaan yaitu dengan menyusun sebagai bayangannya, sebagai bayangan kosmos.
a. Pemerintahan Birokrasi
Dalam menjalankan pemerintahannya, kerajaan Mataram menggunakan sistem birokrasi. Yaitu dimana raja (Sri Maharaja) ialah pemegang kekuasaan tertinggi. Namun, seorang raja harus berpegang teguh kepada dharma, bersikap adil, menghukum yang bersalah dan memberikan anugerah kepada mereka yang berjasa, bijaksana,tidak sewenang-wenangnya, waspada terhadap gejola rakyat dan berusaha agar rakyat memperoleh rasa tentram dan bahagia.
Dalam ketentuan mengenai hak waris atas tahta kerajaan, yaitu pertama yang berhak untuk menggantikan duduk diatas tahta kerajaan adalah anak-anak raja yang lahir dari prameswaai. Namun, tidak harus putra dari raja yang memerintah yang dalam artin dapat pula adik, kemenakan, paman atau kerabat dekat asal masih keturunan secara langsung. Pewaris kedua yang berhak ialah, rakarayan i halu dan rakarayan i sirikan. Hal ini sesuai dengan beita Cina dari jaman dinasti Sung yang mengatakan bahwa tiga orang putra raja bertindak selaku raja muda.
Dengan demikian, dapat disimpulkan sistem birokrasi yaitu raja didampingi oleh para pangeran diantaranya pura mahkota dan seorang pejabat kehakiman. Mereka adalah rakarayan mapatih I hino, i halu, i sirikan, I wka, dan pamgat tiruan. Dan dibawah mereka terdapat sejumlah pejabat, diantaranya pejabat kehakiman, pajak, dan keagamaan, tetapi yang khusus mengurusi penetapan sima.
b. Sumber Penghasilan Kerajaan
Penghasilan kerajaan berasal dari penarikan pajak. Pada tingkat pusat terdapat petugas khusus yang mencatat luas bebagai jenis tanah di seluruh kerajaan dan ketetapan pajaknya (wilayah thani atau wilang wanua). Setiap panurang atau pejabat tingkat desa akan melakukan penarikan pajak pada tingkat watak atau desa, kemudian pada penguasa daerah (rakai dan pamgat atau para samhya haji) memberikannya kepada raja setelah musim panen. Menurut beberapa prasasti bulan asuji dan karttika sebagai bulan penyerahan pajak atau bulan oktober hingga nopember.
Berdasarkan beberapa prasasti, tiap-tiap bidang tanah pada suatu daerah yang ditetapkan menjadi sima dan mempunyai hak pajak (pangguhan atau hasil bumi) sebanyak sekian uang emas dan perak dan mempunyai gawai atau kewajiban kerja, atau kewajiban kerja itu digantikan dengan uang. Menurut berita Cina rakyat harus membayar pajak sebanyak 10% dari hasil tanahnya. Beberapa keterangan menyebutkan bahwa pajak tanah ditentukan berdasarkan luas tanahnya, keterangan tersebut terdapat di dalam prasasti Palepangan.
Di samping harus membayar pajak bumi para rakyat juga harus membayar pajak perdagangan dan pajak usaha kerajinan. Pajak yang dikenakan kepada pedagang maupun pengrajin tidak diketahui ketentuannya, karena prasasti-prasasti hanya menyebutkan bahwa di dalam daerah yang telah ditetapkan menjadi sima ada sejumlah tertentu yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, misalnya pada perdagangan hewan ternak batas bebas pajak untuk kerbau 30 ekor, untuk sapi 40 ekor, untuk kambing 80 ekor, untuk itik 1 wantayan, untuk para pengrajin dapat ketentuan tentang harus dikenakan pungutan pajak yang dibagi tiga. Dalam hal daerah Sima itu istilah yang digunakan untuk suatu bangunan suci. Maka, sepertiga pajak pengrajin diperuntukan kepada para Bhatara, sepertiganya lagi untuk pengelola sima. Dalam konteks itu sima untuk orang yang berjasa, maka ia mendapat anugerah sima dan tidak untuk dipersembahkan kepada para Bhatara.
Menurut Prasasti Watukura terdapat pungutan yang dikenakan kepada setiap pintu (ring salawang salawang). Yang menyebutkan pungutan lain selain pajak tanah yaitu pajak persembahan bunga (panraga skar) yang tiap bilan purnama di bulan Jyestha (Juni) dan Caitra (April) harus dipersembahkan. Bagi orang asing yang menetap di Jawa sebagai pedagang dan penduduk berkewajiban membayar pajak.
Kita dapat membayangkan bahwa pada masa kerajaan Hidu-Budha telah dianut sistem keuangan yang baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pejabat wilang thani atau wilang wanua yang berarti menghitung tanah atau menghitung desa, hal tersebut menggambarkan pada masa tersebut telah ada sensus penduduk sedangkan para pejabat ditingkat watak yang menyusun daftar jumlah penduduk atau keluarga yang membayar pajak.


Sumber: https://robinschone.com/