Kemenpan-RB Nilai SAKIP Pemkot Bogor

Kemenpan-RB Nilai SAKIP Pemkot Bogor

Kemenpan-RB Nilai SAKIP Pemkot Bogor

 

Kemenpan-RB Nilai SAKIP Pemkot Bogor

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Tim diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat di Paseban Sri, Bima Balai Kota Bogor, Senin (30/07/2018).

Sekda menjelaskan

Penilaian kinerja ini sesuai yang diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. “Penilaian dimulai dari perencanaan kinerja, pengumpulan kinerja dan juga termasuk evaluasi kinerja,” kata Ade.

Ia berharap di ujung kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman ada target dan mimpi yang ingin diwujudkan, yakni mewujudkan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, beriman dan transparan.

Berbicara mengenai transparan

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor sudah melakukan hal itu. Terbukti 2 tahun berturut-turut Pemkot Bogor meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Pengelolaan keuangan yang transparan itu hanya BPK yang bisa menyatakan bahwa itu sudah transparan, bagus, akuntabel dan dibuktikan dengan penghargaan WTP,” jelas Sekda.

Sedangkan berbicara kenyamanan, walaupun belum menyeluruh Pemkot Bogor sudah berupaya melaksanakan penataan di berbagai lokasi (spot). Seperti merevitalisasi taman sempur, taman heulang, pedestrian dan tempat-tempat lainnya sehingga dapat memberikan kenyamanan masyarakat.

Demikian pula berkaitan dengan beriman

ASN harus terlebih dahulu yang menjadi contoh. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekda harus memetakkan mulai dari tujuannya, indeksnya, sasarannya yang jelas dan terukur.

Ade mencontohkan, Pemkot Bogor memiliki tujuan mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di Kota Bogor. Indeks tujuan reformasi dan birokrasi bisa dilakukan dengan beberapa sasaran, yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan meningkatkan pelayanan publik secara berkualitas.

Menurutnya, indeks SAKIP nilainya harus jelas, termasuk indeks kepuasan masyarakat setiap tahunnya dengan melibatkan pihak ketiga. Kemudian juga evaluasi program setiap OPD.

“Jadi hari ini kita mendapatkan penilaian dari Kemenpan-RB agar tujuan masing-masing OPD, mulai dari eselon II, eselon III termasuk berbagai program OPD,” jelas Ade.

Ia berharap jika sudah selesai dan benar, penilaian ini bisa menjadi rujukan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan Kota Bogor ke depan, sehingga terwujud Kota Bogor yang nyaman, aman, transparan.

 

Artikel terkait: